Ketika saya memutuskan untuk bertemu pak Ahok
menyangkut permasalahan saya dengan birokrasi dinas DKI, banyak pihak yang
mempertanyakan, Apa ga takut kalo Ahok gebrak meja?
Saya hanya tersenyum simpul, tanpa memberikan jawaban.
Namun pertanyaan itu tak menyurutkan langkah saya menuju Balai Kota. Sebagai
masyarakat biasa, saya menganggap pak Ahok adalah orang yang bijaksana. Jika
apa yang kita sampaikan memang untuk menuntut keadilan, bukan bermaksud membela
diri dari kebohongan yang kita rekayasa, kenapa takut ia akan marah-marah.
Sebagai warga DKI saya hanya melapor, minta solusi
setelah berbagai usaha dijalanin namun belum menemukan solusi. Sebagai orang
nomer satu DKI ia pasti mempunyai kebijakan atas kekeliruan yang telah dibuat
oleh jajaran pegawainya.
Ternyata, apa yang ada dalam pikiran saya memang
benar. Kesan pertama saya bisa ketemu dengan Gubernur asal Bangka Belitung ini
sangat berkesan. Orangnya begitu ramah, nada bicaranya sangat berwibawa.
Setelah saya mengungkapkan apa yang menjadi tujuan saya menemuinya:
1. Saya
guru honor yang lulus CPNS dengan TMT DKI Juni 2005 dan untuk menutupi
kekurangan masa kerja saya yang setengah tahun itu saya melampirkan pengalaman
kerja dari Guru Bantu Daerah.
2. Sebelum
mengikuti seleksi berkas tahun 2012 saya dan teman-teman lainnya waktu itu juga
berkonsultasi dengan pejabat DKI, dan mereka bilang asal dari isntasi
pemerintah dan tidak terputus bisa mendaftar
3. Saya
lulus berkas, saya lulus tes, dan pada masa sanggah saya juga lulus, saya juga
sudah melakukan pemberkasan ulang. Sekarang berkas saya dicabut, menurut dinas
tempat saya bekerja karena sebagai guru bantu?
4. Jika
memang ada pembatalan/penarikan berkas, kenapa tidak ada pencabutan secara
resmi dan pemberitahuan secara resmi. Ini
kan hajat Negara. Saya menilai tidak ada keterbukaan informasi di sini. Kenapa
terkesan ditutup-tutupi?
5. Kalau
memang pengalaman kerja daerah tidak diakui, saya sangat menyayangkan kenapa
ketentuan ini tidak berlaku sejak awal. Sebelum tes dua tahun yang lalu.
Bukankah kita ini Negara kesatuan, bukan Negara bagian. Sumber pembayaran juga
sama. Kenapa dipermasalahkan ketika palu kelulusan ditetapkan?
6. Kalau
Capres dan Cagub dipilih dari honorer K2 sudah pasti pak Ahok dan pak Jokowi
juga mengalami nasib seperti saya. Masuk kotak 321, (yang ini sih saya tidak
berani mengungkapkan pak, takut!) He..he….
Cukup saya utarakan dalam hati
saja, sebagai guyonan menghibur diri.
Jawaban bapak singkat saja, “Tidak bisa bu,
pengalaman kerja dari daerah tidak bisa diterima. Karena dianggap terputus. “. Dan penjelasan yang lain………
Tapi bapak memang baik, dengan apa yang sudah saya
sampaikan, bapak menanggapinya dengan bijak, bapak memang pemimpin yang
berwibawa.
Lebih senangnya lagi, bapak meminta saya
meninggalkan laporan yang sudah saya siapkan secara tertulis untuk dipelajari
lagi. Terus terang pak, ini sebuah harapan untuk saya. Harapan tertinggi saya
dan teman-teman lainnya semoga bapak bisa menyikapi semua ini layaknya pemimpin
yang menang PEMILU (Pemimpin Yang Mikirin Loe)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar